FGD Pendidikan NonFormal-Informal di Pokja Jokowi-JK

Minggu lalu aku mendapatkan kesempatan mengikuti Focus Group Discussion (FGD) mengenai kebijakan pendidikan di jalur Nonformal dan Informal. Acara diselenggarakan di Gedung Energy, SCBD, tepatnya di salah satu ruang Pasca Sarjana Universitas Paramadina yang ada di lantai 18 gedung tersebut.

Penyelenggara FGD ini adalah pokja pendidikan Kantor Transisi Jokowi-JK. Tujuannya adalah mendapatkan feedback dari masyarakat tentang kebijakan pemerintah di bidang pendidikan nonformal & informal.

Undangan untuk acara ini datang mendadak. Aku sempat ragu karena undangan tak kunjung datang sampai H-1. Kebetulan aku sedang mengikuti pelatihan bisnis. Tapi setelah mas Bukik Setyawan yang menjadi salah satu tim di pokja memberikan kepastian acara, aku memutuskan untuk hadir dulu dalam FGD.

Ternyata pilihan untuk meninggalkan training Google setengah hari tak salah. Di FGD, aku ketemu dan belajar dari para praktisi dunia informal dan nonformal yang keren dan namanya tak asing lagi. Ada Prof Daniel Rosyid (Surabaya), mas Ahmad Bahrudin (Qaryah Thayibah, Salatiga), mas Hanny Setiawan (Solo Mengajar, Solo), mas Harry Santosa (Milennial Learning Center, Depok), pak Nukman Luthfi (pakar media sosial), dan mbak Najeela Shihab (Cikal).

Diskusi mengalir dan tajam dengan moderator mas Bukik Setyawan. Selain mas Bukik, dari Pokja Jokowi-JK hadir mas Kreshna Aditya, bang Saor Siagian, bang Alpha, dan Rian Ernest.

***

Dalam waktu yang terbatas, materi diskusi sangat lebar. Tapi ada benang-benang merah yang muncul dalam proses diskusi itu.

Hal pertama, semua narasumber menyepakati bahwa pendidikan nonformal dan informal adalah inisiatif masyarakat yang harus dijaga dan dihargai oleh pemerintah. Penghargaan pemerintah atas inisiatif masyarakat seharusnya bukan dengan cara mengontrol dan menstandarkan, tetapi dengan memfasilitasi. Prinsipnya adalah sedikit mengatur.

Hal kedua, model pendidikan yang terstandardisasi seperti sekolah tak akan menyelesaikan problem pendidikan di masyarakat. Bahkan, seperti kata mas Bahrudin sekolah justru menjauhkan anak-anak dari realitas masalah di desanya. Anak-anak desa yang bersekolah justru tercerabut dari akarnya karena pendidikan berorientasi pada kota.

Hal ketiga, pendidikan seharusnya lebih menekankan pada basis lokalitas dan komunitas. Seperti yang ditekankan mas Harry Santosa, kita membutuhkan pendidikan berbasis potensi, baik potensi individual maupun potensi komunitas yang ada di masyarakat.

Hal keempat, keberadaan teknologi akan merubuhkan sekolah dengan model konvensional seperti yang ada pada saat ini. Hal ini disampaikan oleh pak Daniel Rosyid. Seperti yang dikuatkan pak Nukman Luthfi, anak-anak sekarang hidup dan belajar dengan cara berbeda, dan itu menciptakan peluang-peluang baru yang berbeda pula.

Hal kelima, keluarga dan komunitas memegang peran penting dalam pengembangan model-model pendidikan yang beragam sebagaimana yang menjadi visi pendidikan Jokowi-JK. Keragaman ini harus didukung dengan tidak memaksa menjadi seperti sekolah. Standar-standar persekolahan jangan diterapkan pada pendidikan nonformal dan informal.

Hal keenam, jika dibutuhkan pengintegrasian dengan pendidikan formal proses pendidikan kesetaraan perlu dievaluasi dan disederhanakan. Menurut pak Daniel Rosyid, pemerintah seharusnya mengakui keluarga sebagai satuan pendidikan yang diakui.

Hal ketujuh, pemerintah dapat memberikan dukungan dengan menjadi fasilitas-fasilitas sekolah dan pemerintahan seperti perpustakaan, laboratorium, lapangan, bengkel, bangunan, dan sebagainya sebagai public goods yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Pemerintah perlu menjadikan sekolah bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi menjadi sentra kegiatan masyarakat.

FGD-pokja-Jokowi

Photo (c) Bukik

***

Itulah materi Fokus Group Discussion tentang pendidikan nonformal dan informal yang aku tangkap. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan kebijakan untuk pendidikan pada pemerintahan yang akan datang.

Sebelum acara diskusi itu, aku membuat tulisan singkat tentang usulan kebijakan pemerintah dalam pendidikan nonformal & informal.

 

Tulisan menarik lainnya

About Aar

Aar senang membaca, suka menulis, berbahagia saat berbagi dan bermain bersama anak-anak. Minat utama tentang pendidikan, anak, teknologi, spiritualitas, bisnis, dan apa saja yang membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Buku yang telah diterbitkan "Homeschooling Lompatan Cara Belajar" (Elex Media, 2007), "Warna-warni Homeschooling" (Elex Media, 2008).

Komentar

  1. Keren mas Aar, pengen banget pemerintah appreciate dan memfasilitasi HS, sptnya momen nya tepat dgn pemerintahan baru dan approach baru semoga kondisi seterusnya jadi lebih baik 🙂

  2. keren mas aar.aku berharap anak-anak bangga dengan keluarga dan lingkungannya,kmdn merekalah yang menjaga lingkungan dan komunitasnya

  3. Makasih sharingnya ya Aar (Y)

  4. Terima kasih sudah berbagi, Mas. Semoga usulan kebijakan yg Mas Aar berikan diperhatikan, dipertimbangkan, dan diterima pemerintah yg sekrg & diteruskan pemerintah yg baru.

  5. Mantap, semoga sampeyan bisa ikut berperan dan memberi masukan kepada Pemerintahan selanjutnya agar ada pendidikan dengan biaya yang murah dan kualitas yang bagus.

  6. Deta Ratna Kristanti says:

    Terima kasih atas sharingnya, Mas Aar. Merinding dan terharu sepanjang membacanya. Meskipun baru diadakan oleh Kantor Transisi Jokowi-JK, rasanya ada harapan untuk diperhatikannya pendidikan non-formal dan informal. Mungkin merinding itu akibat bertahun lalu saya ngubek2 website kemdikbud dan tidak menemukan peran pendidikan informal & non-formal diikutkan dalam sistem pendidikan kita. Sekarang diperhatikan 🙂

Tinggalkan komentar Anda

*

Close